AS-Cina Akan Kembali Bertemu Di Beijing Pekan Depan

Pada pekan depan pemerintah AS akan kembali mengirim delegasi tingkat tinggi mereka ke Beijing, guna melanjutkan pembicaraan negosiasi perdagangannya dengan Cina. Sekretaris Pers A.S. Sarah Huckabee Sanders mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa Perwakilan dagang AS, Robert Lightizer serta Menteri Keuangan Steven Mnuchin, dikabarkan akan menuju ke Beijing pada 30 April mendatang untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Cina Liu He untuk melanjutkan pembicaraan guna mencapai kesepakatan perdagangan diantara kedua negara ekonomi terbesar dunia tersebut.

Pembicaraan ini menjadi pembicaraan berikutnya setelah sebelumnya dilakukan negosiasi di Washington dan masih akan berlanjut pada 8 Mei mendatang, dimana Wakil Perdana Menteri Cina, Liu He akan memimpin delegasi dari Cina untuk bertolak ke Washington guna melakukan diskusi perdagangan secara lebih luas. Sejak tahun lalu kedua negara telah terlibat dalam perselisihan perdagangan, yang mana hal ini telah menjadi momok bagi pasar dunia serta sekaligus menimbulkan guncangan terhadap prospek laju pertumbuhan global.

Sebelumnya pemerintahan Trump telah memberlakukan tarif bea masuk bagi barang-barang produk Cina hingga senilai lebih dari $250 milliar, dan sementara pihak Cina membalas dengan memberlakukan tarif bea masuk impor senilai lebih dari $110 milliar terhadap barang-barang yang datang dari AS.

Guna meredakan ketegangan yang membawa sentimen negatif terhadap pasar global, kedua belah pihak hingga saat ini telah melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya untuk menuntaskan kesepakatan perdagangan diantara keduanya untuk mengakhiri perselisihan perdagangan yang terjadi. Pembicaraan sejauh ini berfokus pada sejumlah masalah termasuk transfer teknologi secara paksa dan reformasi struktural. Selain itu pihak Washington juga menuduh Beijing melakukan pencurian properti intelektual, yang mana hal ini selalu dibantah oleh Cina.

Adapun subjek pembahasan diskusi untuk pertemuan pekan depan, termasuk permasalahan kekayaan intelektual, transfer teknologi secara paksa, hambatan non tarif, pertanian, jasa, pembelian serta penegakan hukum terkait permasalahan perdagangan dari keduanya.(WD)

Related posts