Header Ads

Beijing Melarang Perdagangan Cryptocurrency, Namun Mendukung Teknologi Blockchain

Otoritas Cina telah meningkatkan tekanan mereka terhadap aktivitas perdagangan cryptocurrency domestik dalam beberapa minggu terakhirnya. Sementara itu pihak Beijing justru memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi blockchain yang mendasari perdagangan cyprocurrency, namun mereka masih berusaha untuk membatasi spekulasi dalam perdagangan mata uang digital sekitar setahun terakhir sejak mereka melarang penjualan mata uang digital melalui apa yang disebut “initial coin offerings”.

Cina sempat mendominasi perdagangan bitcoin dan hingga saat ini masih menjadi negara dengan mayoritas penciptaan bitcoin melalu proses “penambangan”. Akan tetapi pengawasan regulasi, terutama saat harga bitcoin naik, mengalami peningkatan yang dilakukan oleh bank sentral dan otoritas keuangan lainnya yang melarang penjualan cryptocurrency yang dimulai pada September tahun lalu. Beijing juga secara efektif telah melarang perdagangan bitcoin-Yuan di pasar domestiknya.

Pada saat yang bersamaan para investor Jepang, Korea Selatan dan AS menjadi semakin tertarik dengan bitcoin, yang mencapai level tertingginya sepanjang masa di atas $19 ribu pada bulan Desember lalu. Pada 24 Agustus lalu sejumlah lembaga pemerintah Cina, yaitu PBOC, Banking Regulatory Commission, Central Cyberspace Affairs Commission, Ministry of Public Security dan State Administration for Market Regulation telah mengeluarkan peringatan mengenai risiko dari penggalangan dana ilegal dengan kedok penggunaan blockchain dan cryptocurrency.

Perusahaan raksasa teknologi Cina, Tencent di saat yang sama juga mengumumkan akan melarang transaksi terkait cryptocurrency melalui pembayaran WeChat, yang berfungsi sebagai pembayaran seluler dari aplikasi chatting yang populer di Cina. Selain itu pihak Tencent juga telah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah akun WeChat resmi yang diduga menerbitkan informasi yang berkaitan dengan initial coin offerings dan perdagangan cryptocurrency, yang dinilai telah melanggar kebijakan pemerintah mengenai aplikasi layanan pesan secara instan.(WD)

Related posts