Departemen Keuangan Jepang Mendesak Penerapan Kenaikan Pajak Penjualan

Dewan penasihat Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mendesak pemerintah untuk melanjutkan rencana kenaikan pajak penjualan sebagai upaya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah penurunan sementara sekaligus menghindari ekspansi fiskal.

Sebuah proposal telah dibuat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Sistem Fiskal yang merupakan dasar untuk perdebatan mengenai anggaran fiskal tahun 2019 mendatang yang akan disusun oleh Departemen Keuangan di bulan Desember mendatang. Perdana Menteri Shinzo Abe, yang menggunakan kombinasi kebijakan easy money dan pengeluaran fiskal yang fleksibel untuk mendorong pertumbuhan, tengah menghadapi tekanan dari pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak lagi terhadap bidang-bidang seperti pekerjaan umum, sebagai langkah menghadapi pemilihan umum di tahun depan.

Sebelumnya Abe telah berjanji untuk menaikkan pajak penjualan nasional hingga 10% dari 8% pada Oktober 2019 mendatang seperti yang telah direncanakan, untuk menghalangi guncangan ekonomi serta memenuhi biaya kesejahteraan sosial sebagai bagian dari rencana untuk mencapai tujuan anggaran yang seimbang di tahun 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan pajak, mulai dari menerapkan keringan pajak pembelian produk otomotif dan hipotik perumahan hingga menerbitkan voucher belanja untuk merangsang konsumsi masyarakat. Shinzo Abe juga memberikan instruksi kepada Taro Aso untuk menyusun anggaran tambahan kedua guna memenuhi kebutuhan mendesak seperti meningkatkan pekerjaan umum sebagai upaya untuk melindungi dari efek bencana, membantu petani untuk mengatasi kesepakatan perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP), serta memberikan dukungan untuk perusahaan dalam skala kecil.

Anggaran awal untuk tahun fiskal saat ini berjumlah 97.7 triliun Yen, dengan jaminan sosial dan akuntansi pembayaran hutang untuk lebih dari setengah rencana pengeluaran secara keseluruhan. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan batas di kisaran 500 milliar Yen untuk peningkatan tahunan pengeluaran bagi jaminan sosial.(WD)

Related posts