IFS : Defisit Anggaran Inggris Akan Naik Dua Kali Lipat Jika Terjadi Hard Brexit

Lembaga think-tank terkemuka, Institute for Fiscal Studies (IFS), menilai bahwa angka defisit anggaran Inggris kemungkinan akan lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 100 milliar Poundsterling jika negara tersebut meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan dan membutuhkan pengembalian ke jalur penghematan secara cepat.

Diketahui bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober dan Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan dia bertekad untuk melakukannya meskipun parlemen memerintahkan dia untuk meminta penundaan jika dia tidak dapat menegosiasikan perjanjian transisi yang dapat diterima sebelum itu.

IFS memperkirakan tingkat pinjaman Inggris akan mengalami kenaikan menjadi 92 milliar Poundsterling, setara dengan 4% dari pendapatan nasional, pada periode 2021-2022 dibawah skenario Brexit tanpa kesepakatan, dimana tidak ada penundaan berskala besar di perbatasan.

Bahkan dalam penilaian keuangan publik tahunan, lembaga IFS menilai bahwa ekonomi Inggris akan memasuki resesi di tahun 2020 mendatang.

Disebutkan bahwa jika pemerintah Inggris menerapkan kebijakan stimulus fiskal yang cukup, sekitar 23 milliar Poundsterling di tahun 2020 dan 2021, untuk menghentikan kontraksi ekonomi maka tingkat pinjaman tahunan yang akan mencapai puncaknya di kisaran 102 milliar Poundsterling.

Wakil direktur dari IFS, Carl Emmerson mengatakan bahwa Brexit tanpa kesepakatan kemungkinan akan membutuhkan stimulus jangka pendek fiskal yang akan diikuti dengan pengembalian secara cepat ke jalur penghematan.

Pada tahun fiskal 2018/19, defisit anggaran Inggris adalah 41 miliar Poundsterling atau sekitar 1.9% dari PDB, yang merupakan angka terendah sejak 2001/02, setelah sebelumnya selama bertahun-tahun berupaya untuk mengurangi defisit dari puncak 10.2% selama krisis keuangan pada 2009-2010 silam.

Brexit tanpa kesepakatan dalam jangka panjang, berarti lebih sedikit uang untuk dibelanjakan di sektor layanan publik, atau justru tarif pajak yang akan lebih tinggi, dibandingkan bila tetap bertahan di Uni Eropa atau Brexit dengan kesepakatan.

Masih menurut IFS, Inggris kemungkinan harus menaikkan tarif pajak untuk mendanai biaya pensiun dan perawatan kesehatan umum untuk populasi warga yang menua, meskipun tanpa Brexit.

Menteri keuangan Inggris, Sajid Javid mengeluarkan pengumuman bahwa anggaran pengeluaran senilai 13.4 milliar Poundsterling menjadi anggaran tambahan untuk kesehatan, kepolisian, pendidikan dan bidang lainnya pada bulan lalu, yang menempatkan sektor pinjaman masih berada di jalurnya untuk melampaui batas 2% dari PDB Inggris yang menjadi target dari menteri keuangan sebelumnya, Philip Hammond.

Javid dijadwalkan untuk menetapkan rencana pinjaman baru anggaran tahunan sebelum akhir 2019, kemungkinan sebelum diadakannya pemilihan awal karena Boris Johnson berusaha untuk mendapatkan kembali suara mayoritas dari para anggota parlemen.

Lebih lanjut IFS mengatakan target anggaran pemerintah telah kehilangan kredibilitas dan sekarang akan menghabiskan hampir sama banyak untuk pelayanan publik sehari-hari seperti yang direncanakan oleh Partai Buruh oposisi sebelum pemilihan pada 2017, yang mana janji ini telah mengundang kritikan dari Partai Konservatif yang berkuasa.

Emmerson berpendapat bahwa pemerintah harus menunggu hingga prospek Brexit lebih jelas sebelum menetapkan tujuan anggaran jangka panjang, sekaligus menghindari pemangkasan pajak penghasilan dari jenis pajak yang disarankan oleh PM Johnson saat dirinya berkampanye untuk menjadi pemimpin Partai Konservatif.(WD)

Related posts