Inggris Dan UE Akan Mengadakan Pembicaraan Darurat Mengenai Brexit

Pihak Inggris dan Uni Eropa berencana untuk mengadakan pembicaraan darurat pada hari ini, terkait rencana Perdana Menteri Boris Johnson untuk melemahkan bagian dari perjanjian Brexit, yang merupakan sebuah langkah yang dinilai oleh pihak Brussels dapat merusak peluan terjadinya kesepakatan perdagangan.

Rencana ini timbul setelah Inggris secara eksplisit menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak di luar hukum internasional dengan melanggar perjanjian pemisahan, sehingga para negosiator Uni Eropa mencoba untuk mengukur bagaimana untuk menangani pemerintahan London.

Inggris menandatangani perjanjian tersebut dan secara resmi keluar dari Uni Eropa pada Januari, tetapi tetap berada dalam pasar tunggal hingga akhir tahun ini di bawah perjanjian status quo.

Maros Sefcovic selaku Wakil Presiden Komisi Eropa akan melakukan perjalanan ke London untuk melakukan pembicaraan darurat dengan mitranya dari Inggris, Michael Gove yang waktunya bersamaan dengan pembicaraan perdagangan yang telah dijadwalkan antara kepala negosiator Michael Barnier dengan David Frost.

Terkait akan hal ini, juru bicara dari pihak Komisi Eropa mengatakan bahwa pihaknya meminta klarifikasi dari Inggris mengenai implementasi penuh dan tepat waktu dari Withdrawal Agreement diantara keduanya.

Sejauh ini pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan baru antara kedua belah pihak telah terhambat aturan bantuan negara dan praktek penangkapan ikan, sehingga tanpa adanya kesepakatan maka perdagangan antara Inggris dengan Uni Eropa senilai hampir $1 triliun berpotensi mengalami kekacauan di awal tahun, dimana pukulan ekonomi yang tidak dibutuhkan oleh kedua belah pihak saat mereka mencoba membatasi kerusakan yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19.

Perselisihan terbaru terjadi atas wilayah yang dikuasai Inggris di Irlandia Utara, yang berbagi perbatasan darat dengan Irlandia anggota UE, dibawah perjanjian antar keduanya yang disebut perjanjian Jumat Agung tahun 1998 silam, yang mengakhiri kekerasan yang terjadi selama puluhan tahun di sana, maka perbatasan ini dinilai harus tetap terbuka.

Guna memastikan hal tersebut tetap dijalankan maka dalam perjanjian pemisahan tersebut pihak UE dan Inggris telah menyerukan sejumlah aturan dari Uni Eropa untuk terus berlaku di Irlandia Utara, namun saat ini Inggris menginginkan kekuasaan penuh untuk mengesampingkan hal tersebut, dan mengakui bahwa langkah ini akan melanggar hukum internasional.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi mengatakan setiap potensi kesepakatan perdagangan AS-Inggris tidak akan lolos Kongres AS jika Inggris merusak perjanjian perdamaian Jumat Agung, seraya menambahkan bahwa jika Inggris melanggara perjanjian internasional tersebut dan upaya Brexit menjadikan perjanjian Jumat Agung menjadi rusak, maka hal ini berarti bahwa tidak akan ada kemungkinan perjanjian perdagangan antara AS dan Inggris yang akan lolos di Kongres.

Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin mengatakan kepada Financial Times bahwa pihaknya meminta Inggris untuk membatalkan rencana melanggar perjanjian pemisahan serta menilai bahwa saat ini tidak jelas apakah Johnson menginginkan kesepakatan perdagangan.

Untuk itu Martin mengatakan bahwa pemerintah Inggris perlu bergerak untuk memulihkan kepercayaan dan memberikan kepastian yang berarti kepada negosiator Eropa, yang mana para rekannya di di Eropa, khususnya yang melakukan negosiasi, sekarang bertanya-tanya apakah ada keinginan atau tidak untuk sampai pada kesimpulan dan mendapatkan kesepakatan dan hal ini merupakan masalah yang sangat serius.(WD)

Related posts