Inggris Menetapkan 16-17 Juli Untuk Pembahasan RUU Kepabean Dengan Parlemen

Brexit

Anggota parlemen Inggris akan membahas draft undang-undang yang diusulkan pemerintah tentang pengaturan dan perdagangan pabean paska Brexit pada 16-17 Juli dan diperkirakan oleh pengamat ekonomi akan menciptakan potensi konflik kepentingan baru antara Perdana Menteri Theresa May dan anggota parlemen pro-Uni Eropa.

Perdebatan  atau pembahasan akan menjadi kesempatan bagi anggota parlemen di Partai Konservatif PM May untuk menjadikan Inggris untuk tetap dalam persatuan bea cukai dengan Uni Eropa, sesuatu yang telah diutarakan PM May meski tidak dapat menemukan alternatif yang pas yang dapat diterima oleh semua anggota kabinetnya dan Brussels.

RUU bea cukai adalah bagian teknis dari legislasi yang menciptakan kekuatan hukum bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan bea cukai yang belum ditentukan mengenai kewajiban mengenakan bea masuk ke negara tersebut. RUU perdagangan mencakup mengubah kesepakatan perdagangan UE yang ada menjadi kesepakatan bilateral langsung dengan Inggris.

Kebijakan bea cukai telah menjadi salah satu rintangan yang paling sulit dalam pembicaraan dengan Brussels dan posisi negosiasi Inggris masih disingkirkan di tingkat pemerintah.

Undang-undang kepabeanan, yang dikenal sebagai RUU Perpajakan (Cross Border Trade), sementara dijadwalkan untuk 16 Juli, dengan RUU Perdagangan untuk debat keesokan harinya. Kedua rancangan tersebut harus melalui beberapa tahap tambahan lagi sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Related posts