Jokowi: Kami Menjaga Sumber Daya Alam Kami

Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, telah meneruskan nasionalisme sumber daya yang telah diperjuangkan oleh pendahulunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengambil langkah-langkah agar aset yang dikelola oleh perusahaan multinasional kembali seperti: Freeport-McMoRan Inc., Total SA (PA: TOTF) dan Chevron Corp. (NYSE : CVX) Pemerintahan Jokowi baru-baru ini memerintahkan semua produsen minyak untuk menjual minyak mentah mereka ke pengilangan minyak negara PT Pertamina karena berusaha untuk memotong rantai impor.

“Kami mempertahankan kedaulatan kami, kami menjaga sumber daya alam kami,” kata Presiden Jokowi. “Kami ingin memanfaatkan itu sebanyak mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia.”

Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam dari timah hingga nikel dan tembaga ke gas alam, ingin mempertahankan lebih banyak kekayaan alam untuk kepentingan 265 juta penduduknya dengan membatasi impor.

Setelah mengajukan pencalonannya untuk pemilihan kembali pada 10 Agustus, Jokowi mengatakan kepada pendukungnya bahwa dia telah melindungi kepentingan nasional dengan mengamankan kendali tambang tembaga dan emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport serta ladang minyak dan gas Rokan dari Chevron. Sementara Grasberg adalah tambang tembaga terbesar kedua di dunia, Rokan adalah blok minyak terbesar di Indonesia.

Subianto dan pasangannya, Sandiaga Uno, telah menggemakan sentimen nasionalis yang sama. Duo ini berjanji untuk melestarikan kekayaan Indonesia untuk rakyatnya dan tidak mengizinkan negara lain untuk mengeksploitasinya.

“Kekayaan Indonesia adalah untuk rakyat Indonesia, bukan untuk negara lain – kita tidak ingin menjadi antek bangsa lain, menjadi budak dan budak bagi negara lain,” kata Subianto bulan lalu.

“Nasionalisme sumber daya alam mungkin dianggap tidak bersahabat bagi kebanyakan investor tetapi melihat konsistensi dalam beberapa tahun terakhir, tren ini kemungkinan akan tetap berjalan di tahun-tahun mendatang,” kata Komaidi Notonegoro, direktur eksekutif ReforMiner Institute yang berbasis di Jakarta. “Ada juga perubahan dalam paradigma investasi kami dari pro pasar menuju kemandirian ekonomi.”

Namun, Pemerintah Indonesia bersikeras pengambilalihan ladang minyak dan gas bukanlah aksi nasionalisme. “Jika perusahaan asing membuat penawaran yang lebih baik, kami akan menyewakan blok kepada mereka,” kata Djoko Siswanto, direktur jenderal minyak dan gas di kementerian energi, “Ini tidak ada hubungannya dengan sikap nasionalisasi. Ini semua tentang ekonomi.”

Meningkatnya investasi asing langsung sejak Jokowi menjadi presiden menunjukkan bahwa investor menganggap negara keempat terpadat di dunia sebagai pasar yang terlalu besar untuk diabaikan. Investasi asing tahunan melonjak 13 persen dalam tiga tahun menjadi $ 32.2 miliar pada tahun 2017, data resmi menunjukkan.

“Investor menanti realisasi pengambilalihan lebih banyak aset minyak dan gas, di mana kontrak saat ini akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan dan akan memberikan kerugian yang sangat sedikit bagi Indonesia,” kata Notonegoro. “Hal ini berbeda di sektor pertambangan karena ketika kontrak berakhir, pemerintah harus membayar sejumlah kompensasi untuk mengambil alih aset pertambangan, seperti dalam kasus Freeport,” katanya.

Dorongan nasionalistis telah menyebabkan perusahaan-perusahaan milik negara mendominasi sektor sumber daya. PT Indonesia Asahan Aluminium sedang dalam tahap akhir mengambil saham mayoritas di Grasberg senilai sekitar $ 3.85 miliar. Sementara Pertamina mengambil alih blok minyak Mahakam dan Rokan dari Total dan Chevron.

Related posts