Parlemen Inggris Akan Kembali Melakukan Pemungutan Suara

Guna menghadapi kebuntuan yang terjadi di Parlemen saat mencoba mengajukan penundaan untuk Brexit, Perdana Menteri Inggris Theresa May akan menetapkan rencana pemungutan suara untuk kesepakatan Brexit dengan segera.

Para anggota parlemen dijadwalkan untuk memberikan suara mereka terhadap perjanjian Brexit dari May pada pertemuan khusus, namun pertemuan ini tidak masuk ke dalam kerangka kerja untuk hubungan dengan Uni Eropa di masa depan, yang mana hal ini sebetulnya merupakan suatu manuver yang berpotensi memicu kebingungan dinatara para anggota parlemen Inggris.

Pada pekan lalu Inggris dan Uni Eropa telah menyetujui untuk menunda Brexit dari jadwal semula di hari ini menjadi tanggal 12 April, dengan penundaan lebih lanjut hingga 22 Mei mendatang, dengan catatan bahwa May bisa mendapatkan paket kebijakan Brexit yang telah mendapatkan pengesahan dari Parlemen setelah dua upaya sebelumnya menemui kegagalan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Inggris, Andrea Leadsom mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Uni Eropa akan menyetujui perpanjangan penundaan hingga 22 Mei jika perjanjian kesepakatan disetujui di pekan ini, dan hal ini akan memberi peluang bagi parlemen untuk mengamankan opsi perpanjangan waktu tersebut. Juru bicara dari parlemen Inggris mengatakan bahwa dirinya akan mengizinkan diadakannya pemungutan suara hanya untuk proposal kesepakatan Brexit saja, dan karenanya hal ini tidak akan melanggar aturan untuk mengembalikan paket yang sama lebih dari satu kali dalam sesi yang sama di parlemen. Akan tetapi anggota parlemen dari pihak opisisi Partai Buruh menuntut untuk mengetahui apakah langkah pemerintahan May itu sudah sah atau tidak.

Proposal kesepakatan yang diajukan oleh Theresa May mencantumkan bahwa Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa, aturan bea cukai serta badan-badan politik Uni Eropa. Namun semua itu harus mensyaratkan sejumlah aturan di Uni Eropa untuk berlaku, kecuali dapat ditemukan cara-cara di masa depan untuk memastikan tidak ada pos perbatasan yang perlu dibangun kembali antara Irlandia Utara yang masih dibawah UU Inggris dengan Republik Irlandia yang menjadi anggota Uni Eropa.

Juru bicara dari Partai Buruh yang pro Brexit, Keir Starmer mengatakan bahwa Theresa May bersumpah untuk mengundurkan diri jika kesepakatannya disahkan oleh Parlemen, yang mana ini berarti Inggris tengah menuju kepada kondisi yang disebut “blindfold Brexit”, yang dinilai akan semakin diperburuk dengan pemungutan suara yang tidak mencakup deklarasi politik mengenai hubungan Inggris dengan Uni Eropa di masa mendatang.(WD)

Related posts