Pemerintah Jepang Akan Menghapus Status Kondisi Darurat

Pemerintah Jepang berencana akan menghapus status kondisi darurat untuk Tokyo pada hari ini namun daerah lainnya masih menerapkan kebijakan pembatasan, sementara itu harian Nikkei melaporkan rencana untuk kebijakan stimulus baru senilai hampir $1 triliun guna membantu sektor korporasi mengatasi pandemi virus.

Pembatasan jarak sosial dilonggarkan untuk sebagian besar negara itu pada 14 Mei karena turunnya jumlah infeksi baru, tetapi pemerintah tetap menjaga Tokyo dan empat prefektur lainnya dalam pengawasan.

Menteri Ekonomi Jepang, Yasutoshi Nishimura mengatakan kepada para wartawan bahwa pemerintah telah menerima persetujuan dari penasihat utama untuk menghapus keadaan darurat untuk semua wilayah yang tersisa, sehingga ini akan menjadi pertama kalinya negara ini benar-benar bebas dari keadaan darurat sejak pertama kali dinyatakan satu setengah bulan yang lalu.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa sementara dicabutnya keadaan darurat membawa arti penting untuk memperluas kegiatan ekonomi secara bertahap, karena pihaknya akan membangun cara hidup baru.

Selain itu Nishimura juga menyampaikan bahwa kepala panel penasehat telah merekomendasikan pemantauan ketat prefektur Tokyo, Kanagawa dan Hokkaido, di mana kasus-kasus infeksi virus berfluktuasi.

Negara ekonomi ketiga terbesar dunia tersebut telah mampu lolos dari pandemi dengan jumlah kasus sebanyak 17 ribu infeksi dan 825 kematian sejauh ini, namun epidemi tersebut telah menyebabkan resesi dan menurunkan popularitas Perdana Menteri Shinzo Abe ke posisi terendahnya dalam dua tahun terakhir.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Surat Kabar Asahi menunjukkan bahwa tingkat dukungan Abe pada 29%, terendah sejak ia kembali berkuasa pada akhir 2012 dan tingkat ketidaksetujuan tercatat sebesar 52%.

Sebelumnya Gubernur Tokyo, uriko Koike mengatakan bahwa Tokyo akan mulai menerapkan pelonggaran pembatasan tahap pertama, saat kondisi darurat dihapuskan.

Hal ini akan memungkinkan perpustakaan dan museum dibuka kembali, dan restoran tetap buka hingga sore hari, sementara tahap selanjutnya akan membuka kembali teater, bioskop dan pasar malam.

Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan stimulus baru senilai 100 triliun Yen atau sekitar $930 milliar, yang mana sebagian besar terdiri dari bantuan keuangan untuk perusahaan, guna mendukung laju ekonomi dari kemerosotan terdalam dalam sejarah sejak Perang Dunia Kedua.

Stimulus tersebut rencananya akan didanai oleh anggaran tambahan kedua, menyusul rekor rencana pengeluaran 117 triliun Yen yang digunakan pada bulan lalu. Kebijakan stimulus gabungan ini akan membawa total pengeluaran dalam menanggapi pandemi menjadi sekitar 40% dari produk domestik bruto Jepang.

Harian Nikkei menyampaikan bahwa paket stimulus tersebut akan mencakup 60 triliun Yen untuk memperluas program pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan swasta dan negara yang berafiliasi kepada perusahaan yang terkena virus, sedangkan 27 triliun Yen akan disisihkan untuk bantuan lain termasuk suntikan modal untuk perusahaan yang sakit.

Pada Rapat Kabinet yang akan dilaksanakan pada hari Rabu lusa, diharapkan bahwa pemerintah akan menyetujui anggaran tersebut, yang juga mencakup subsidi untuk membantu sektor korporasi membayar sewa dan upah.

Sebelumnya Bank of Japan telah memperluas stimulus moneter dalam dua bulan berturut-turut pada April lalu dan berjanji untuk melakukan pembelian obligasi sebanyak mungkin yang diperlukan guna menjaga biaya pinjaman tetap di kisaran nol.(WD)

Related posts