Header Ads

Sektor Ritel Inggris Khawatirkan Kenaikan Harga

Seiring masih belum adanya kesepakatan yang akan tercapai dalam pembicaraan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa, industri ritel Inggris kembali menegaskan peringatan bahwa para konsumen berpotensi menghadapi harga makanan yang lebih tinggi di tahun depan jika tarif baru diberlakukan tanpa adanya kesepakatan perdagangan antara kedua pihak.

Menjelang berakhirnya masa transisi Brexit pada 31 Desember mendatang, maka jika tidak ada kesepakatan perdagangan antara Inggris dengan Uni Eropa yang sesuai dengan ketentuan World Trade Organisation, maka ini berarti akan diberlakukannya tarif baru.

Sebelumnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Kamis kemarin mengatakan bahwa kemungkinan besar Inggris tidak akan mengamankan kesepakatan perdagangan dengan pihak Uni Eropa.

Terkait akan hal ini Andrew Opie selaku director of food and sustainability di lembaga British Retail Consortium, mengatakan bahwa saat ini empat perlima impor makanan Inggris berasal dari Uni Eropa dan tanpa adanya kesepakatan bebas tarif, maka pihak supermarket dan konsumen akan menghadapi tarif yang lebih tinggi dari 3 milliar Poundsterling ($ 4 milliar) yang akan mulai diberlakukan di tahun 2021 mendatang.

Pihak BRC juga mengatakan bahwa banyak perusahaan ritel non-makanan juga akan menghadapi tagihan tarif yang besar untuk produk yang berasal dari kawasan Uni Eropa, termasuk produk pakaian dan keramik.

Jika tidak tercapai kesepakatan perdagangan, maka mulai 1 Januari mendatang akan berlaku tarif baru bagi Inggris, yang mana sekitar 85% makanan yang diimpor dari Uni Eropa akan dikenakan tarif lebih dari 5%, sementara tarif rata-rata akan dikenakan lebih dari 20%, termasuk sekitar 48% untuk produk daging cincang, 16% untuk ketimun dan 10% untuk selada.

BRC juga menyoroti tantangan yang ditimbulkan pada bulan Januari untuk produk musiman, dimana proporsi untuk buah dan sayuran yang jauh lebih tinggi diimpor dari Uni Eropa pada saat itu, seperti produk pertanian tomat yang 85% diimpor Uni Eropa pada Januari mendatang, dari hanya 30% pada bulan Juni sebelumnya.(WD)

Related posts