Taro Aso : Jepang Akan Tetap Pada Target Anggarannya

Saat berkesempapatan berbicara di depan para wartawan pasca pertemuan kabinet, Menteri keuangan Jepang Taro Aso mengatakan bahwa pada dasarnya Jepang akan tetap pada target mereka untuk mendapatkan kembali level anggarannya di tahun 2025, bahkan di saat pemerintah tengah meningkatkan pengeluaran untuk mengimbangi dampak dari wabah virus corona.

Ketika ditanya tentang pemangkasan S&P Global Ratings baru-baru ini terhadap prospek peringkat kredit negara Jepang, Aso mengatakan negara itu dapat mencegah penurunan peringkat jika berjanji stimulus menghidupkan kembali ekonomi dan memulihkan pendapatan.

Target fiskal rencananya akan dimasukkan ke dalam platform kebijakan utama di pertengahan tahun, dan akan dikeluarkan oleh dewan penasihat utama dari Perdana Menteri Shinzo Abe pada bulan depan.

Setelah meluncurkan paket stimulus senilai $2.2 triliun untuk mencegah resesi yang lebih dalam, pemerintah Abe tetap di bawah tekanan untuk memprioritaskan pertumbuhan daripada reformasi fiskal dalam jangka pendek.

Sebuah sumber dari pemerintah mengatakan bahwa pihaknya saat ini tidak dalam posisi untuk memprioritaskan reformasi fiskal untuk saat ini, jadi mereka hanya akan sedikit memberikan dukungan terhadap hal tersebut.

Sementara itu prospek penurunan pendapatan dari pajak serta pengeluaran jaminan sosial yang semakin besar, yang dipergunakan untuk mendukung populasi yang telah memasuki usia tua secera lebih cepat, telah menimbulkan kesulitan untuk mencapai surplus anggaran primer pada akhir tahun fiskal di bulan Maret 2026 mendatang.

Namun demikian target anggaran, yang mengecualikan penjualan obligasi baru dan biaya pembayaran utang, dipandang sebagai komitmen pemerintah untuk memperbaiki utang publik terberat di dunia industri, yang jumlahnya mencapai lebih dari dua kali lipat ukuran ekonominya sebesar $5 triliun.

Lembaga S&P Global Ratings pada bulan ini telah memangkas prospek peringkat hutang negara jepang menjadi stabil dari sebelumnya di level positif, yang mengacu pada ketidakpastian terhadap kesehatan fiskal negara ekonomi ketiga terbesar dunia tersebut.

Pada tahun 2017 lalu Perdana Menteri Shinzo Abe telah menunda komitemnya untuk menyeimbangkan anggaran lima tahun mereka hingga 2025, menyusul meningkatnya kebutuhan pengeluaran untuk memenuhi komitmen jaminan sosial yang dijanjikan sebelumnya.

Kebijakan stimulus dalam jumlah yang sangat besar telah mendorong terjadinya defisit anggaran primer Jepang hingga sebesar tujuh kali lipat menjadi 66 triliun Yen ($616.25 milliar) di tahun fiskal ini, sehingga meningkatkan ketergantungan pada hutang karena pajak dan pendapatan lainnya dinilai gagal untuk membiayai kebijakan pengeluaran seperti di sektor pertahanan dan pendidikan.(WD)

Related posts