Taro Aso : Jepang Tidak Setuju Dengan Diskusi Tentang Nilai Tukar

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan bahwa dirinya menyampaikan kepada Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin bahwa pihak pemerintah Jepang tidak dapat menerima diskusi yang mengkaitkan kebijakan moneter dengan masalah perdagangan.

Saat bertemu dengan Mnuchin menjelang pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dengan Perdana Menteri Shinzo Abe di Washington, Aso mengatakan bahwa kedua negara juga bersepakat bahwa permasalahan nilai tukar mata uang akan dibahas antara otoritas keuangan keduanya.

Sebelumnya Trump telah mengeluhkan bahwa dirinya tidak senang dengan surplus perdagangan Jepang dengan AS, yang sebagian besar disebabkan oleh ekspor produk mobil, seraya menyampaikan bahwa dirinya menginginkan adanya perjanjian dua arah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada September tahun lalu, Trump dan Abe telah sepakat untuk memulai pembicaraan perdagangan dalam suatu pengaturan yang akan melindungi produsen mobil Jepang dari kebijakan tarif lebih lanjut saat negosiasi berlangsung. Mnuchin juga sebelumnya telah mengatakan bahwa dalam transaksi perdagangan AS di masa depan, termasuk dengan Jepang, pihak Washington ingin memasukkan ketentuan untuk mencegah adanya manipulasi mata uang, namun pihak Tokyo justru menolak gagasan tersebut.

Pasca pertemuan bilaterla dengan Mnuchin, Taro Aso mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada AS bahwa Jepang tidak dapat menyetujui setidak perdebatan yang mengaitkan kebijakan perdagangan dengan kebijakan moneter.

Namun demikian beliau menolak untuk berkomentar saat ditanya apakah dalam pertemuannya dengan Mnuchin, pihak AS telah membuat sebuah tuntutan untuk memasukkan ketentuan nilai tukar mata uang dalam kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Permasalahan nilai tukar mata uang dianggap sesuatu yang sifatnya sensitif bagi Jepang, karena sebelumnya Jepang telah mendapatkan kritikan akibat kebijakannya untuk menjaga nilai tukar mata uang Yen tetap berada di level rendah, menyusul pelonggaran moneter secara besar-besaran.

Pihak Tokyo mengeluarkan argumen bahwa pelonggaran kebijakannya bertujuan untuk mencapai target inflasi di angka 2%, dan bukan untuk mendapatkan keuntungan dari sektor ekspor dengan cara melemahkan nilai tukar mata uangnya secara sengaja.(WD)

Related posts