Header Ads

Taro Aso : Pemerintah Akan Tetap Melanjutkan Kenaikan Pajak Penjualan

Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso mengatakan bahwa tidak ada perubahan sikap di pemerintahan untuk tetap melanjutkan kebijakan kenaikan pajak penjualan yang direncanakan di bulan Oktober mendatang, kecuali jika terjadi guncangan ekonomi yang levelnya sama besar dengan guncangan yang terjadi akibat keruntuhan Lehman Brothers pada 2008 silam.

Komentar dari Aso ini dikeluarkan hanya berselang sehari setelah pembantu dekat dari Perdana Menteri Shinzo Abe, Koichi Hagiuda mengatakan bahwa kenaikan pajak yang telah direncanakan dapat ditunda, dan penundaan ini tergantung pada hasil survei bisnis Tankan berikutnya dari Bank of Japan, yang akan dirilis pada bulan Juli mendatang.

Pernyataan dari Hagiuda, selaku penjabat sekretaris jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP), telah memicu munculnya spekulasi bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe kemungkinan akan menunda kenaikan pajak untuk yang kedua kalinya ini, meskipun dirinya berulang kali berjanji untuk tetap memberlakukan kebijakan kenaikan pajak tersebut.

Pernyataan ini juga meningkatkan spekulasi mengenai kemungkinan pemilihan Majelis Rendah yang bertepatan dengan pemilihan Majelis Tinggi di musim panas tahun ini, meskipun Hagiuda sendiri mengatakan akan ada sedikit kesulitan mengingat jadwal yang ketat di pemerintahan, mengingat Jepang akan menjadi tuan rumah KTT kelompok negara ekonomi utama, G20 yang akan bertempat di Osaka pada Juni mendatang.

Lebih lanjut Aso mengatakan bahwa kenaikan pajak penjualan hingga 10%, merupakan hal yang paling dibutuhkan untuk mengamankan sumber daya keuangan yang stabil guna membayar jaminan sosiall untuk semua generasi, sekaligus juga untuk mengatasi populasi warga yang memasuki usia tua, dan pihaknya akan tetap melanjutkan kebijakan tersebut, kecuali terjadi insiden ekonomi besar seperti yang melanda Lehman Brothers.

Sebelumnya kebijakan kenaikan pajak dari 5% menjadi 8% pada April 2014, telah memberikan pukulan keras kepada konsumen dan telah memicu penurunan tajam di negara ekonomi terbesar ketiga dunia tersebut. Sejak saat itu Abe telah menunda dua kali kebijakan kenaikan yang direncanakan, seiring beliau memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terhadap reformasi fiskal yang diperlukan untuk memperbaiki beban hutang publik terbesar di dunia industri.

Pemerintahan Abe teleh merencanakan untuk membelanjakan sebesar 2 triliun Yen atau sekitar $17.9 milliar, sebagai langkah-langkah untuk mengimbangi tekanan kepada para konsumen dari pemberlakuakn pajak penjualan sebesar 10%.

Dalam sebuah jajak pendapat disebutkan bahwa hingga saat ini banyak perusahaan Jepang yang menginginkan pihak berwenang untuk melanjutkan kenaikan pajak yang direncanakan, namun mereka merasa bahwa pengeluaran pemerintah tambahan diperlukan untuk meredam pukulan terhadap ekonomi Jepang.

Lembaga Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), telah memberikan desakan kepada pemerintah Jepang untuk menaikkan pajak penjualan hingga 26%, sembari menggarisbawahi pentingnya negara untuk meningkatkan keuangan karena tingkat populasinya semakin bertambah cepat.(WD)

Related posts