Upah Riil Jepang Mengalami Penurunan Di Bulan Agustus

Tingkat upah riil yang disesuaikan dengan laju inflasi di Jepang, dilaporkan mengalami penurunan dalam delapan bulan berturut-turut di bulan Agustus, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai ketahanan dalam belanja konsumen setelah kenaikan pajak penjualan serta permintaan global yang lemah.

Kementerian Tenaga Kerja Jepang melaporkan besaran upah riil yang turun 0.6% di bulan Agustus dari periode yang sama di tahun sebelumnya, menyusul data bulan sebelumnya yang direvisi turun menjadi 1.7% di bulan Juli. Data upah bulanan menunjukkan bahwa total pendapatan nominal tunai mengalami penurunan 0.2% di bulan Agustus, turun selama dua bulan beruntun.

Sementara gaji reguler, yang berkontribusi terhadap sebagian besar data upah bulanan, mencatat kenaikan 0.3%, yang merupakan kenaikan dalam dua bulan berturut-turut. Untuk One-off special payments tercatat turun 11.4% di bulan Agustus dari tahun sebelumnya, setelah mencatat revisi penurunan sebesar 3.3% di bulan Juli.

Pembayaran lembur juga mencatat kenaikan 0.9% di bulan Agustus dari periode tahun sebelumnya, yang mana sektor ini mencatat kenaikan dalam dua bulan beruntun.

Lemahnya pertumbuhan upah telah menambah kekhawatiran bahwa kenaikan pajak penjualan Jepang berpotensi memangkas laju pengeluaran konsumen. Kenaikan pajak sebelumnya di tahun 2014, telah melukai sentimen konsumen serta sekaligus memberikan tekanan terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi Jepang.

Selama ini ekonomi Jepang telah mengalami perlambatan akibat perang perdagangan AS-Cina serta masih lemahnya laju permintaan ekternal, sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekonomi di negara tersebut yang sangat bergantung terhadap sektor ekspornya. Sehingga retribusi yang lebih tinggi telah memberikan pengaruh negatif yang dapat memperlambat laju pemulihan ekonominya.

Para pejabat di Kementerian Tenaga Kerja Jepang selama ini dinilai menggunakan metode pemungutan suara yang salah, sehingga terjadi revisi data, sehingga keakuratan data upah dari kementerian tersebut dari periode 2004 hingga 2017 sedikit diragukan. Kesalahan tersebut nampaknya yang menimbulkan kesulitan untuk menilai status data upah secara aktual.(WD)

Related posts