USTR Meminta Diskusi Mengenai Kesepakatan Perdagangan Dengan Korea Selatan

Otoritas perdagangan AS telah meminta dilakukannya konsultasi dengan pihak Korea Selatan berdasarkan kesepakatan perdagangan bebas diantara keduanya, guna mengatasi kekhawatiran pemerintah AS mengenai prosedur diskusi antar kedua negara mengenai persaingan pengawasan antitrust Korea Selatan.

Hal ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi kedua negara untuk melakukan pertemuan guna melakukan konsultasi di bawah US-Korea free Trade Agreement, sejak dibentuk pada 2012 silam. Dalam sebuah pernyataannya, lembaga U.S. Trade Representative (USTR) telah meminta dilakukannya konsultasi pertama dengan pihak Republik Korea Selatan di bawah aturan mengenai Competition-Related Matters of the United States-Republic of Korea Free Trade Agreement.

Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa melalui konsultasi ini, pihak Washington akan berusaha menyelesaikan masalah terkait prosedur dalam dengar pendapat yang diadakan oleh Korea Fair Trade Commision (KFTC). Sebelumnya pihak USTR telah mencoba beberapa kali mengangkat masalah yang berkaitan dengan persaingan diantara kedua negara, namun hingga saat ini belum bisa teratasi dengan baik. lembaga tersebut juga berpendapat bahwa pihak Korea Selatan belum mematuhi beberapa pasar, yang menyatakan bahwa suatu pihak harus memiliki kesempatan yang masuk akal untuk meninjau sekaligus membantah bukti-bukti dan informasi lain yang dikumpulkan agar dapat melakukan penentuan yang berkaitan.

Dalam hal ini pihak USTR tidak menyebutkan suatu forum dengar pendapat tertentu, namun sumber yang dekat dengan hal terkait, berpikir bahwa langkah terbaru oleh otoritas perdagangan kemungkinan dipicu oleh keputusan agen anti-perdagangan Korea Selatan untuk memberlakukan denda sebesar 1.03 triliun Won ($908 juta) terhadap Qualcomm Inc di pasar Korea pada bulan Desember 2016 yang lalu, karena telah menyalahgunakan kekuatan pasarnya untuk menimbulkan gangguan terhadap iklim persaingan yang sehat dan sekaligus memonopoli hak paten di negara tersebut.

Terkait akan hal ini, pihak Qualcomm telah mengajukan banding ke pengadilan Seoul dengan alasan bahwa penyelidikan kepada pihaknya akan merusak kemampuan mereka untuk melakukan pembelaan diri.

Selama proses konsultasi ini, pemerintahan Seoul berencana untuk meyakinkan pihak AS bahwa hukum perdagangan lokal mereka berlaku adil dan proses investigasinya tidak akan melanggar perjanjian diantara keduanya selama berjalannya proses konsultasi tersebut.(WD)

Related posts