Header Ads

Investor Asing Khawatir Terhadap Revisi UU Kepemilikan Saham Perusahaan Jepang

Sebuah survei yang diadakan oleh lembaga swasta di Jepang menemukan fakta bahwa hampir 90% investor institusional merasa khawatir terhadap kemungkinan dampak negatif dari adanya revisi undang-undang yang memperketat pembatasan investasi asing.

Dalam hasil survei disebutkan bahwa sekitar 86% dari investor institusi yang menjadi responden dari seluruh dunia, percaya bahwa perdagangan valuta asing yang direvisi serta undang-undang perdagangan dapat memberikan dampak negatif terhadap laju investasi asing di bursa saham Jepang.

Pemerintah Jepang pada November lalu telah merevisi undang-undang yang mewajibkan para investor asing untuk mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pemerintah sebelum mengakuisisi sebanyak 1% atau lebih saham di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bidang terkait keamanan nasional seperti senjata, energi nuklir dan semikonduktor.

Batas kepemilikan saham tersebut jauh lebih rendah dari saat ini yang berlaku sebanyak 10%, sebelum revisi undang-undang tersebut berlaku pada bulan Mei tahun depan.

Organisasi yang melakukan survei tersebut, termasuk CFA Society Jepang yang telah melakukan survei dalam kurun waktu antara 15 hingga 27 November lalu, berhasil mengumpulkan jawaban dari sebanyak 115 investor institusi yang bekerja untuk perusahaan manajeman aset, bank, bisnis asuransi jiwa dan lainnya.

Investor institusi akan dikecualikan dari regulasi yang lebih ketat kecuali jika mereka menuntut posisi di dewan perusahaan atau pengalihan atau penghentian bisnis utama.

Namun begitu banyak responden yang bersikap kritis terhadap apa yang mereka nilai sebagai upaya untuk menahan pemegang saham dari upaya untuk menggunakan hak mengajukan usulan.

Dari semua responden yang disurvei, sebanyak 70% menentang revisi undang-undang tersebut, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut terlalu ketat sekaligus kewajiban perusahaan yang semakin besar.

Seorang responden bahkan melontarkan kritikannya bahwa undang-undang yang direvisi dimaksudkan untuk menekan pemegang saham aktivis serta akan merusak tren peningkatan tata kelola perusahaan saat ini.

Terkait akan hal tersebut para pelaku pasar mengatakan bahwa ruang lingkup pengecualian terhadap hal ini belum jelas dan rincian undang-undang yang direvisi belum disosialisasikan secara menyeluruh ke luar negeri karena pemerintah Jepang tidak memberikan informasi yang cukup dalam bahasa Inggris.

Hingga saat ini Kementerian keuangan yang bertanggung jawab terhadap undang-undang ini, dilaporkan masih menyusun peraturan tersebut.(WD)

Related posts