Pemerintah AS Menambah Sejumlah Perusahaan Cina Ke Dalam Daftar Hitam

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah memperluas daftar hitam perdagangannya dengan memasukkan sejumlah perusahaan start-up di bidang artificial intelligence terkemuka asal Cina, sebagai upaya untuk memberikan tekanan terhadap Beijing karena perlakuan mereka terhadap kaum minoritas muslim termasuk Uighur dan Kazakh, sehingga kembali meningkatkan ketegangan perdagangan menjelang perundingan antar keduanya di pekan ini.

Keputusan tersebut menargetkan sekitar 20 biro keamanan publik asal Cina serta delapan perusahaan termasuk perusahaan pengawas video Hikvision dan juga memasukkan sejumlah nama pemimpin perusahaan termasuk pimpinan dari perusahaan facial recognition technology, SenseTime Group Ltd dan Megvii technology Ltd.

Tindakan tersebut melarang perusahaan membeli komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS, yang mana langkah ini berpotensi melumpuhkan operasional dari sebagian perusahaan tersebut, sehingga mencapat kecaman yang keras dari pemerintahan Beijing.

Setidaknya hal ini mengikuti langkah yang sama yang dilakukan oleh Washington dalam upaya mereka untuk membatasi pengaruh Huawei Technologies Co Ltd, dengan alasan keamanan nasional. Para pejabat Washington mengklaim bahwa hal ini tidak terkait dengan langkah dimulainya kembali pembicaraan perdagangan dengan Cina, namun hal ini mencerminkan sikap keras dari Presiden Trump di saat kedua negara berusaha untuk mengakhir Trade War yang telah berlangsung selama 15 bulan.

Departemen Perdagangan mengatakan bahwa sejumlah entitas tersebut telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye penindasan dari pemerintah Tiongkok, penahanan massal secara sewenang-wenang dan pengawasan teknologi tinggi terhadap warga Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya.

Untuk itu Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross menyatakan bahwa pemerintah AS dan Departemen Perdagangan AS tidak dapat dan tidak akan mentolerir penindasan secara brutal terhadap etnis minoritas di Cina.

Namun demikian pemerintah Cina melalui juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang, mengatakan bahwa pemerintah AS harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri mereka, dan Beijing menyatakan bahwa mereka akan terus mengambil langkah tegas untuk melindungi keamanan kedaulatan negaranya.

Salah seorang juru bicara dari Hikvision yang masuk dalam daftar hitam, mengatakan bahwa perusahaan tersebut sangat menentang keputusan dari pemerintah AS dan mencatat bahwa pada bulan Januari lalu mereka telah mempekerjakan seorang pakar hak asasi manusia yang juga mantan duta besar AS untuk memberikan nasihat kepada mereka mengenai kepatuhan hak asasi manusia.

Hikvision juga mengatakan bahwa pihaknya sedang menilai dampak potensial dari daftar hitam dan sedang mengerjakan contingency plans.

Sementara itu John Honovich, pendiri perusahaan riset video pengawasan IPVM, mengatakan Hikvision dan Dahua sama-sama menggunakan Intel Corp, Nvidia Corp, Ambarella Inc, Western Digital, dan Seagate Technology sebagai pemasok dan bahwa dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan Cina akan sangat buruk.

Sebelumnya pada bulan Agustus lalu pemerintahan Trump telah merilis aturan sementara dari pemerintah federal yang melarang pembelian peralatan telekomunikasi dari lima perusahaan Cina, termasuk Huawei dan Hikvision.(WD)

Related posts