Header Ads

Jepang Memperketat Aturan Kepemilikan Asing

Surat kabar Yomiuri memberitakan bahwa pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk memperketat aturan mengenai kepemilikan saham dari foreign funds di perusahaan-perusahaan domestik, terutama sektor teknologi vital di sejumlah bidang seperti industri nuklir dan pertahanan.

Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah pihak fund dan perusahaan luar negeri dari tuntutan perusahaan Jepang yang berpotensi melemahkan daya saing mereka atau terjadinya kebocoran kemampuan teknologi.

Disebutkan bahwa pemerintah berencana untuk membuat langkah-langkah spesifik pada akhir tahun ini dan bergerak menuju pembuatan undang-undang yang diperlukan.

Namun salah seorang pejabat kementerian perdagangan justru membantah laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak mempertimbangkan untuk mengetatkan peraturan, namun mereka juga tidak bersedia untuk memberikan komentarnya.

Pihak Yomiuri mengatakan bahwa langkah-langkah yang dipertimbangkan, termasuk salah satu yang akan melakukan pesanan terhadap foreign funds yang melanggar aturan baru untuk menjual kepemilikan mereka di perusahaan Jepang.

Melalui peraturan baru tersebut pihak pemerintah akan berusaha untuk tetap terlibat dalam memberikan dukungan terhadap retensi dan pengembangan teknologi yang dianggap penting, bahkan setelah pihak foreign funds telah melakukan langkah investasi.

Dengan demikian setiap tindakan baru yang akan terjadi pasca seperangkat aturan pemerintah yang memberlakukan aturan kepemilikan asing yang lebih ketat terhadap ratusan perusahaan yang ditunjuk sebagai pusat operasi keamanan nasional di sejumlah sektor yang telah mulai diberlakukan sejak Mei tahun lalu.

Aturan tersebut nantinya akan mengatur para investor asing yang membeli saham 1% atau lebih di perusahaan inti di sejumlah sektor yang dianggap penting bagi keamanan nasional, yang pada prinsipnya telah menghadapi pra-penyaringan, dibandingkan dengan ambang batas sebelumnya sebesar 10%.

Adapun sektor-sektor yang dianggap penting bagi keamanan nasional, termasuk diantaranya bidang-bidang seperti perminyakan, kereta api, utilitas, senjata, ruang angkasa, tenaga nuklir, penerbangan, telekomunikasi dan cyber security.(WD)

Related posts